KORANINDONESIA.WEB.ID
BOGOR – Mencuatnya kasus hukum yang menyeret sejumlah mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) terus menjadi perhatian berbagai kalangan. Berbagai aspirasi masyarakat yang masuk ke Sekretariat Nasional Elang 3 Hambalang mendorong organisasi tersebut untuk menyuarakan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Ketua Umum Elang 3 Hambalang, H. Dedy Safrizal, menegaskan bahwa kasus yang sedang bergulir harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola program strategis nasional agar berjalan sesuai tujuan yang diharapkan pemerintah dan masyarakat.
Menurutnya, evaluasi tidak hanya dilakukan pada aspek administratif, tetapi juga harus menyentuh seluruh sistem pelaksanaan program mulai dari pusat hingga daerah.
"Kami berharap proses yang sedang berjalan menjadi langkah perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola program. Program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas harus dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel," ujar Dedy Safrizal.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Elang 3 Hambalang, Ganda Satria Darma, menilai bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada individu tertentu saja.
Menurutnya, audit dan evaluasi terhadap seluruh dapur produksi serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu dilakukan guna memastikan kualitas pelayanan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Seluruh fasilitas pendukung program harus diperiksa secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian bahwa program ini benar-benar berjalan untuk kepentingan rakyat," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Agama dan Kerohanian Elang 3 Hambalang, Taufik Kurniawan, mengapresiasi langkah tegas pemerintah dalam melakukan pembenahan terhadap program MBG.
Ia menilai komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mengawasi pelaksanaan program merupakan langkah yang tepat untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
"Setiap kebijakan pemerintah harus dijalankan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan integritas. Jika pengelolaannya tidak profesional, maka tujuan program berpotensi tidak tercapai secara maksimal," ujarnya.
Soroti Potensi Konflik Kepentingan
Dalam kajiannya, Elang 3 Hambalang juga meminta agar berbagai dugaan konflik kepentingan yang berkembang di masyarakat tidak diabaikan.
Organisasi tersebut menilai perlu adanya pemeriksaan independen terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan fasilitas pendukung MBG di berbagai daerah guna memastikan tidak terjadi praktik monopoli maupun penyalahgunaan kewenangan.
Menurut Elang 3 Hambalang, keterlibatan pihak yang memiliki kepentingan tertentu dalam pelaksanaan program negara berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola dan harus ditelusuri secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.
Komitmen Mengawal Hingga Tuntas
Sebagai bentuk kepedulian terhadap keberhasilan program nasional, Elang 3 Hambalang menyatakan akan terus memantau perkembangan proses hukum dan evaluasi yang dilakukan pemerintah.
Organisasi tersebut menegaskan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan, sekaligus mendorong agar seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kami akan terus mengawal proses ini demi terwujudnya tata kelola program yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku," tutup Ganda Satria Darma. ( Ach / Taufik )
إرسال تعليق